Amartha Support

Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 69/PMK.03/2022 tentang pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai atas penyelenggaraan teknologi finansial, maka efektif mulai tan...

Imbal hasil yang diterima oleh Pendana akan dipotong; PPh 23 sebesar 15% bagi WNI yang memiliki NPWP PPh 23 sebesar 30% bagi WNI tidak memiliki NPWP PPh 26 sebesar 20% bagi WNA

Amartha akan melakukan pengecekan NPWP berdasarkan NIK yang terdaftar di Platform Amartha serta database DUKCAPIL dan DJP. Bagi pengguna yang sudah memiliki NPWP sebelum tanggal 1 Oktober 2022, NPW...

Status tidak valid berasal dari database DUKCAPIL dan DJP. Pendana diharapkan mengkonfirmasi datanya ke Direktorat Jenderal Pajak terlebih dahulu serta melakukan update data NPWP kembali di Amartha...

Tidak ada. Pemotongan pajak menggunakan tarif berdasarkan data yang ada pada saat tanggal repayment. Perubahan tarif pajak setelah perubahan data akan disesuaikan kembali untuk perhitungan repaymen...

Walaupun proses implementasi pada sistem masih dalam persiapan, Amartha tidak berkewajiban memberikan subsidi. Sampai dengan potongan pajak di implementasikan, Pendana tetap dapat melaporkan pendap...

Berdasarkan peraturan PMK No.69/PMK.03/2022 untuk PPh 23 dan PPh 26, per 1 Oktober 2022 akan tetap ada pemotongan repayment meskipun pendanaan dilakukan sebelum 1 Oktober 2022. Repayment yang diter...

Tidak ada, hal ini sudah sesuai dengan PMK No.69/PMK.03/2022 Pasal 2 ayat 5. Ketika loan mengalami gagal bayar, maka pajak yang telah dikenakan terhadap bagi hasil yang sudah diterima tidak dapat d...

Pemotongan pajak akan dilakukan berdasarkan dengan NIK dan NPWP yang terdaftar dan bukti potong pajak per NPWP hanya akan dikirimkan ke email salah satu akun. Pemotongan pajak akan tetap dihitung b...

Pemotongan oleh penyelenggara platform ini merupakan ketentuan dari pemerintah.  Untuk periode sebelum implementasi yaitu tanggal 1 Mei sampai dengan 30 September 2022, maka Pendana dapat menguru...