Apa yang terjadi jika Mitra usaha Saya tidak melakukan pembayaran sampai masa tenor yang sudah ditentukan?

Pendana harus memahami benar pendanaan tersebut baik dari tingkat bagi hasil yang ditawarkan maupun tingkat risiko (risk) dari pendanaan tersebut. Memahami risiko pendanaan  penting dilakukan agar pendana dapat mengelola dan memitigasi risiko. 

Amartha sebagai penyelenggara kegiatan p2p lending selalu berkomitmen untuk menjadi penghubung antara pendana dan penerima pinjama. Bentuk komitmen Amartha adalah dengan melakukan penagihan berkala oleh petugas lapangan yang akan dilakukan hingga tenor pendanaan berakhir (sesuai dengan jangka waktu pembiayaan yang disetujui oleh pendana untuk penerima pinjaman tersebut).

Ketika penerima pinjaman tidak dapat melunasi kewajibannya selama 12 minggu berturut-turut, penerima pinjaman dapat dikategorikan sebagai gagal bayar. Business partner (petugas lapangan Amartha) sudah mengantisipasi jika satu minggu penerima pinjaman belum melunasi kewajibannya.

Upaya yang dilakukan Amartha ialah dengan melakukan mekanisme penagihan yang dilakukan di majelis. Business partner juga akan melakukan home visit kepada penerima pinjaman yang mengalami gagal bayar. Jika hingga akhir tenor pinjaman mitra usaha masih tidak dapat melunasi kewajibannya, maka Amartha akan melakukan mekanisme write off (penghapusan kredit macet ), dimana usaha penagihan akan dihentikan. Write off dilakukan sebagai jalan akhir karena pihak Amartha tidak lagi melihat penerima pinjaman memiliki kemauan dan kemampuan dalam membayar kewajibannya selama 12 kali berturut-turut dan masa tenor telah berakhir.  

Write off adalah mekanisme yang  lazim dilakukan lembaga finansial (misalnya perbankan maupun penyelenggara p2p lending sebagai salah satu cara untuk menurunkan tingkat rasio kredit bermasalah (rasio NPL). Secara langsung, sisa nilai pendanaan atau pokok hutang penerima pinjaman yang belum terbayarkan tidak akan diterima oleh pendana setelah adanya proses write off untuk mitra usaha tersebut. Write off merupakan langkah yang diambil untuk mengedepankan transparansi informasi, sehingga pendana memiliki informasi yang cukup dalam mengambil keputusan pendanaan ke depan.